1. Hasil laporan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan RS Rujukan Covid di DIY
Update hari Rabu, tanggal 8 April 2020, pkl. 16.00 WIB sebagai berikut:
Total data pasien dalam pengawasan (PDP) 387 orang
Total data orang dalam pemantauan (ODP) 3.070 orang
Dari total 387 PDP menunjukkan:
a. 134 orang diantaranya rawat inap,
b. 232 orang rawat jalan dan/ selesai pengawasan, dan
c. 21 orang meninggal.
Sedangkan hasil laboratorium menunjukkan
a. 123 orang negatif (Meninggal Dunia: 3)
b. 38 orang positif (Dirawat: 25, Sembuh: 7, Meninggal Dunia: 6), dan
c. 226 orang masih dalam proses
___
Adapun penambahan data tersebut antara lain:
- Terdapat penambahan 1 pasien yang sembuh, dimana sebelumnya diberitakan seorang ASN meninggal positif covid19 (kasus 19), hari ini hasil uji lab yang telah keluar, dan dinyatakan negatif 2x, sehingga bisa dikategorikan sebagai pasien yang sembuh. Pada grafis, angka tersebut digeser dari meninggal dunia positif menjadi sembuh.
- Terdapat penambahan 5 kasus negatif
- Terdapat penambahan 1 pasien PDP dengan hasil belum diketahui yang meninggal dunia yakni Laki-laki, umur 55 tahun, asal Sleman.
Mari jaga kebersihan sesuai dengan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Mohon untuk tetap berada di rumah dan jika terpaksa harus keluar rumah harap jaga jarak aman. Tingkatkan imun tubuh dengan mengonsumsi makanan bergizi, istirahat yang cukup dan berolahraga dengan teratur.
2. KLARIFIKASI BERITA 1 ORANG ASN PEMDADIY MENINGGAL POSITIF COVID19 TELAH SEMBUH SEBELUMNYA
l Pada preskon sebelumnya, tanggal 6 April 2020, kami mentyampaikan bahwa ada 1 orang ASN Pemda DIY berinisial Sdr. T yang meninggal karena covid19.
l Pada hari ini, hasil uji lab untuk Sdr. T (kasus positif 19) telah keluar, dan hasilnya 2 kali uji lab negatif. Sehingga dapat dikategorikan sebagai pasien positif yang telah sembuh.
l Berdasarkan hal tersebut, saat ini kami mengklarifikasi bahwa 1 orang ASN Pemda DIY yang positif covid19 telah sembuh, dan meninggal dikarenakan kormobid berupa gagal jantung.
3. DIY PUTUSKAN BELUM PSBB
Pemerintah Daerah (Pemda) DIY telah memutuskan belum akan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal ini dikarenakan jumlah kasus CoViD-19 di DIY masih stabil dan tidak menunjukkan peningkatan signifikan.Hal ini menjadi kesimpulan dari Pertemuan Gubernur DIY dengan Bupati/Wali Kota se-DIY dan Forkopimda DIY terkait Penanganan CoViD-19 pada Rabu (08/04). Pertemuan ini dilakukan di Dalem Ageng, Komplek Kepatihan, Yogyakarta. Usai pertemuan, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X pun mengatakan, keputusan tersebut menjadi kesepakatan bersama.
“Kami bersama kabupaten/kota maupun Forkopimda tadi sudah sepakat belum waktunya kita menerapkan PSBB. Saya hanya akan mempersiapkan untuk lonjakan pemudik saja. Karena juga belum memenuhi syarat epidemologi maupun transmisi lokalnya juga belum besar. Jadi (PSBB) belum perlu,” imbuhnya.
Saat pertemuan, Sri Sultan pun mengungkapkan, pada dasarnya DIY telah menerapkan esensi dari penerapan PSBB itu sendiri, selama merebaknya CoViD-19. Pengawasan kepada masyarakat pun langsung dilakukan bahkan sampai tingkat desa. “PSBB itu sebenarnya kan juga sudah dilakukan, hanya saja kita menggunakan istilah tanggap darurat. Sejak penetapan tanggap darurat, masyarakat mulai melakukan pembatasan mandiri,” ujar Sri Sultan.
Meski saat ini telah diputuskan DIY belum akan menerapkan PSBB, tetapi Sri Sultan mengatakan semua pihak dapat mulai melakukan persiapan. Sehingga jika nantinya PSBB harus dilakukan, bisa dilakukan segera dan tidak tergesa-gesa. Dengan kondisi yang telah terjadi di DIy saat ini, jika PSBB nantinya perlu dilakukan, tinggal dilakukan pengetatan pengawasan saja. “Yang jadi persoalan, jelang penerapan PSBB di DKI Jakarta mulai Jumat (10/04) besok, kita tidak tahu apakah akan ada lonjakan pemudik dari Jakarta atau tidak. Karena itu, kami meminta kerja sama semua kabupaten/kota dan aparat terkait untuk bersama melakukan pengawasan pemudik,” imbuh Sri Sultan.
Sri Sultan pun menegaskan agar masyarakat DIY tetap mampu menjadi subjek dala upaya pencegahan penyebaran CoViD-19. Menurut Sri Sultan, jika dilihat dari pergerakan masyarakat saat ini, tergambar jelas jika masyarakat DIY masih memiliki modal sosial yakni kesadaran diri dan upaya gotong royong dalam menghadapi bencana, seperti halnya saat harus mengatasi bencana-bencana terdahulu. Terkait penanganan pemudik yang dipastikan akan menjadi ODP, Sri Sultan mengungkapkan, Pemda DIY akan membantu kabupaten/kota dalam hal pengadaan suplemen berupa vitamin selama 14 hari untuk dikonsumsi para ODP. Dengan berbagai upaya yang telah dan akan dilakukan para tenaga medis, Pemda DIY, Pemkab/Pemkot se-DIY, maupun berbagai pihak diharapkan pandemi CoViD-19 segera usai.
“Harapannya, jumlah yang positif makin jauh berkurang, dan semoga April ini semuanya juga landai, sehingga di akhir tanggap darurat yang sudah ditetapkan, semua bisa selesai,” kata Sri Sultan. Gubernur DIY pun menyampaikan kepada Bupati/Wali Kota se-DIY agar bisa mengarahkan semua desa untuk melakukan realokasi APBDesa, baik yang sumbernya dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, guna pembiayaan penanganan CoViD-19.
Sekretaris Daerah DIY, Drs. Kadarmanta Baskara Aji menjelaskan, bupati/wali kota se-DIY semua telah menyampaikan kondisi di daerahnya masing-masing. Dan dari penuturan tersebut disimpulkan kondisi DIY saat ini belum memenuhi persyaratan untuk suatu daerah menerapkan PSBB.
“Tingkat penyebaran dan transmisi lokalnya belum memenuhi syarat. Dan kita ini ada kecenderungan landai untuk peningkatan kasus. Karena ini masukan dari kabupaten/kota, tentu kita di provinsi menindaklanjutinya. Nanti kita ikuti saja eskalasinya, kalau ada peningkatan tentu akan dibicarakan lagi,” imbuhnya.
Sebagai bentuk apresiasi dan wujud dukungan moril, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menggelar video konferensi dengan para tenaga medis dan tenaga kesehatan RS Rujukan COVID-19. Agenda video konferens sendiri digelar di Media Center Kantor Gubernur DIY, Gedhong Pracimosono Lantai 2, Komplek Kepatihan, Yogyakarta. Adapun agenda tersebut diikuti oleh 22 dari 26 RS Rujukan COVID19 di DIY.
Secara garis besar, Gubernur DIY menyatakan rasa terima kasihnya kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan RS Rujukan atas kerja keras dan pengabdiannya melayani pasien COVID-19 di DIY. Gubernur kemudian menjelaskan hasil tindak lanjut dari video konferens yang digelar. “Secara umum, pembahasan utamanya terkait dengan Alat Pelindung Diri (APD), juga PCR (Polymerase Chain Reaction, -red), dan sistematika rujukan,” jelas Sultan. Sultan menjelaskan bahwa DIY masih memiliki 1,500 stok APD yang siap untuk didistribusikan. “Saya kira APD tidak masalah. Termasuk bagaimana tenaga medis terlindungi tak hanya soal pakaian saja, namun juga diterima leh masyarakat. Kami sudah sediakan tempat tinggal sementara bagi tenaga medis, adadi Badan Diklat, di Jalan Melati, Baciro,” jelas Sultan.
Di samping itu, mengenai PCR, Sultan menjelaskan bahwa mulai Selasa (07/04) terdapat dua penambahan RS yang ditunjuk untuk bias melakukan uji laboratorium mandiri. Sultan menjelaskan, “Di Jogja kan sebelumnya laboratorium pusat hanya satu, di BBTKLPP Imogiri, mula kemarin, bias dilakukan juga di Sardjito dan di RS UGM. Jadi saat ini sudah 3 yang bias uji lab mandiri, harapan saya bisa lebih cepat.” Sultan juga berharap bahwa sistematika rujukan bisa segera tertangani dengan baik. “Saat ini, dari 26 RS Rujukan pasien COVID-19, baru 50% yang digunakan, jadi sementara masih mencukupi. Kami akan bahas kembali supaya bisa diketahui duduk permasalahannya,” jelas Sultan.
Lebih lanjut, masyarakat yang berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP) terus akan dipantai secara berkesinambungan. “Untuk yang terkonsentrasi ada di Kabupaten Sleman, sudah disediakan tempat karantina ODP yakni di Asrama Haji dan juga di Badan Diklat di Kalasan. Kami akan terus menyuplai suplemen sebagai antibodi ketahanan tubuh,” jelas Ngarsa Dalem. Sementara itu, untuk ODP di Kota dan Kabupaten lain, diminta melakukan karantina secara mandiri sembari difasilitasi pemerintah setempat dengan kontrol dan suplai suplemen yang tepat sasaran.
Berkaitan dengan keputusan DIY yang belum bisa menyandang status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). “Jauh sebelum adanya status PSBB itu sendiri, DIY telah memberlakukan skema tanggap darurat bencana, membatasi kedekatan fisik dan juga melakukan screening,” ujar Sultan.
Sultan kembali mengimbau dan mengingatkan para pendatang yang memasuki wilayah DIY, untuk bersedia diisolasi selama 14 hari. “Supaya selama isolasi, para pendatang bias menjauhkan fisik dari keluarga dan bila merasa tidak sehat bisa langsung ke RS atau puskesmas setempat,” imbuh Sultan.